Membangkitkan Koperasi Unit Desa

Tagline is an optional. You can place any text here.

Membangitkan Koperasi Unit Desa, Koperasi sebenarnya bisa bersaing dengan pemodal besar dalam rantai pasok beras. Namun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendata, saat ini hanya tinggal 150 koperasi unit desa di 17 provinsi yang aktif dan bisa diandalkan.

Koperasi sebenarnya bisa bersaing dengan pemodal besar dalam rantai pasok beras. Namun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendata, saat ini hanya tinggal 150 koperasi unit desa di 17 provinsi yang aktif dan bisa diandalkan. Keberadaan mereka terlalu kecil untuk meningkatkan daya tawar petani.

“Koperasi unit desa (KUD) itu memiliki gudang, lantai jemur, dan kios yang bisa difungsikan. Juga mempunyai sarana angkutan, traktor tangan, dan bahkan mesin penggilingan padi,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Choirul Djamhari di Jakarta, Selasa (1/3). Jumlah 150 KUD itu terlalu sedikit untuk bersatu dan memperbaiki posisi tawar di hadapan tengkulak, pemodal besar, atau investor yang beroperasi pada tingkat petani di desa.

Choirul mengatakan, kejayaan KUD pada dekade 1980-1990 terjadi ketika KUD waktu itu diserahi berbagai penugasan pemerintah dengan mata rantai atau skema yang kemudian disebut sebagai tata niaga. Waktu itu, pemerintah melalui Bulog membuat KUD dan petani bergairah karena ada pengaturan harga komoditas dalam tata niaga dengan harga pasar.

“Dulu ada harga batas bawah dan harga batas atas. Kalau harga pasar lebih murah daripada harga dasar, dipakailah batas atas. Sebaliknya, kalau harga pasar terlalu tinggi, pemerintah menyetopnya dengan batas atas,” ujar Choirul.

Menjadi tersia-sia

Choirul menuturkan, kebijakan selanjutnya tidak ada lagi yang sedemikian itu. Akibatnya, KUD yang sebetulnya waktu itu mempunyai struktur kelembagaan kuat, berpengalaman baik mengelola komoditas dan mempunyai sarana serta infrastruktur yang baik menjadi tersia-sia.

“Kalau itu mau dikuatkan, ya harus jelas dulu mata rantai yang akan dilakukan, dan itu harus diawali dengan komoditas yang spesifik, misalnya gabah,” ujarnya.

Choirul juga berpendapat perlunya penyiapan insentif yang jelas, terutama di sisi harga jual petani dan juga penguatan kelembagaan koperasi. Posisi tawar petani bisa ditingkatkan dengan memberikan insentif kepada petani melalui penetapan harga jual. “Kemarin ada wacana kemungkinan mengarahkan subsidi pupuk ke subsidi untuk menjamin harga jual petani saat panen. Jadi, ada kepastian harga, selain kelembagaan KUD yang juga harus ditata,” katanya.

Ketua Kelompok Tani Sri Rahayu, Desa Mlatiharjo, Demak, Jawa Tengah, Kuswinaryo, mengatakan, peran KUD di sektor pertanian tidak ada. Dahulu, koperasi membeli gabah dari petani dan menjualnya kepada Perum Bulog atau pedagang eceran.

Dahulu, KUD juga menyediakan alat-alat pertanian, bahkan turut mendistribusikan pupuk bersubsidi. Namun, sekarang pendistribusian pupuk bersubsidi didominasi pengecer resmi. “Dalam hal serapan gabah kering panen petani, KUD juga kalah. Harga yang ditawarkan pedagang perantara lebih tinggi ketimbang yang ditawarkan KUD,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto Alimoeso, pemerintah harus menata struktur pasar dalam tata niaga beras. “Pelaku usaha kecil, menengah dan besar harus diberi porsi masing-masing,” katanya. Misalnya, petani memproduksi padi. Padi digiling oleh perusahaan penggilingan kecil di daerah setempat sampai pecah kulit. Setelah menjadi beras pecah kulit, baru dijual kepada penggilingan menengah dan besar. Dengan pola seperti itu, tidak akan terjadi perebutan gabah di lapangan yang memicu maraknya aksi spekulasi dari para tengkulak.

Previous Peran KUD untuk Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
Next KUD (Koperasi Unit Desa) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *