Pembangunan Desa Melalui Ekonomi Digital


Era Digital Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah Tertinggal

Pembangunan Desa Melalui Ekonomi Digital – Penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai separuh jumlah penduduk, baik yang tinggal di kota besar maupun pedesaan. Selain membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, kemajuan teknologi telekomunikasi juga turut berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

“Di luar dugaan, digitalisasi di Indonesia sudah cukup mengakar. Kalau Saudara cek, penginapan di Gunung Kidul dan kabupaten lain sudah ada yang masuk Air BNB, UMKM kecil juga sudah bisa memasarkan produk-produk mereka melalui sosial media. Ini potensi dari ekonomi digital,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc., Kamis (3/5) di FEB UGM.

Hal ini ia sampaikan dalam seri forum kebijakan publik tahunan bertajuk Mubyarto Public Policy Forum yang diselenggarakan FEB UGM bekerja sama dengan Australian National University (AUN) Indonesia Project. Dalam acara ini, Sri Adiningsih menyampaikan pidato kunci berjudul “Digital Role in Rural Development and Reducing Inequality”.

Ia menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan ekonomi telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan di kawasan pedesaan. Namun demikian, jumlahnya masih relatif tinggi sehingga pemerintah harus terus melakukan upaya percepatan pembangunan dari pinggiran seperti yang tertuang dalam Nawacita.

Di saat yang sama, ekonomi digital menjadi sesuatu yang semakin umum ditemukan di area pedesaan di berbagai provinsi di Indonesia, dan dengan demikian membuka lebar kesempatan dan potensi pembangunan ekonomi pedesaan melalui sektor tersebut.

“Beberapa program pembangunan dari pinggiran sudah menunjukkan hasilnya, tapi memang masih perlu didorong lagi, salah satunya dengan ekonomi digital. Kita punya potensi yang sangat besar untuk berkembang pesat, dan saya yakin masyarakat Indonesia siap untuk itu,” imbuh guru besar FEB UGM ini.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat desa melalui digital ekonomi, diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, pebisnis, hingga LSM. Ia juga menekankan pentingnya peran dari generasi muda, termasuk mereka yang saat ini masih duduk di bangku kuliah, untuk berperan aktif membangun iklim ekonomi digital yang positif dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.

“Pemerintah terus mengembangkan environment, mengembangkan software, dan juga melakukan pemberdayaan. Tapi kita tidak bisa melakukan transformasi pemberdayaan desa tanpa dukungan semua pihak. Kalau generasi muda bisa berpartisipasi aktif maka kita bisa menyambut ekonomi digital yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di desa,” kata Sri.  

Seri forum kebijakan publik yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lain ini mengambil nama salah satu guru besar FEB UGM yang menekuni bidang ekonomi kerakyatan, yaitu Mubyarto. Selain Sri Adiningsih, dalam kuliah ini turut dihadirkan beberapa pakar ekonomi lainnya, seperti Chief Economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof. Fukunari Kimura dan mantan kepala Bappenas, Prof. Armida Alisjahbana. (Humas UGM/Gloria).

Era Digital Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah Tertinggal

Kemendes: Era Digital Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah Tertinggal

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Samsung Widodo, mengatakan era digital bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah tertinggal yang saat ini telah mulai masuk ke ranah tersebut.

“Jadi mau tidak mau, di daerah tertinggal juga bisa memanfaatkan situasi itu sebagai suatu peluang untuk meningkatkan perekonomian di daerah tertinggal,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/7/2018).

Hal itu ia ungkap saat membuka Rapat Bersama Pemerintah Daerah tentang Penyusunan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Prioritas Terentaskan Tahun 2019, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Samsul menekankan pentingnya forum yang diadakan untuk mempersiapkan rencana kegiatan 2019 dengan lebih baik, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja dengan lebih baik. Untuk mewujudkannya, pihaknya akan memperkuat proposal dan mengotimalkan dana alokasi khusus (DAK) guna percepatan pembangunan.
“Isu yang ingin kita kuatkan adalah penyusunan proposal sehingga bisa melihat secara persis kebutuhan yang ada di daerah tertinggal. Selain itu, isu yang kita tekankan adalah DAK Afirmasi yang perlu dioptimalkan sebesar-besarnya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk mendukung isu di atas, perlu pendampingan khusus dan fasilitasi melalui technical assistant untuk dinas teknis di daerah tertinggal untuk penyusunan proposal sehingga kualitas proposal semakin baik,” paparnya.

Dia berharap, ke depan, data yang disajikan dari daerah semakin baik, koordinasi semakin berkualitas dan ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah tertinggal selain dari pendanaan negara.

Rapat bersama yang diselenggarakan di Surabaya itu dihadiri oleh para pejabat lingkup Ditjen PDT, 24 perwakilan dari pemerintah kabupaten daerah tertinggal dan menghadirkan narasumber dari BAPPENAS, Biro Perencanaan Kemendes PDTT, Tim Blanja.com, dan Tim Kelompok Riset Pemberdayaan Fisip Universitas Negeri Jember.

Sumber: https://finance.detik.com/

 

Jumlah Desa Mandiri Meningkat Tajam

Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam sejak dikucurkan dana desa pada 2015. Kepala BPS Kecuk Haryanto menyebutkan terjadi kemajuan desa yang luar biasa.

Sejak 2015, ujar Kecuk, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 187 triliun. Dana desa kitu dikawal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Menteri Desa Eko Priyo Sandjojo.

Dibandingkan keadaan pada 2014, terjadi kemajuan yang membesarkan hati karena jumlah Desa Mandiri meningkat dari 2.894 desa atau 3,93 persen dari jumlah seluruh desa pada 2014 menjadi 5.559 desa Mandiri atau 7,55 persen pada 2018. “Suatu kemajuan hampir 200 persen sebagai lompatan yang sangat tinggi,” kata Kecuk.

“Sebaliknya jumlah desa tertinggal menurun dari 19.750 desa atau 26,81 persen dari seluruh desa yang ada menjadi 13.232 desa atau 17,96 persen dari seluruh jumlah desa, suatu penurunan yang dramatis,” ujar dia menambahkan.

Dalam laporan BPS yang baru saja dikeluarkan itu, tercatat jumlah Desa Berkembang meningkat dari 69,26 persen di tahun 2014 menjadi 74,49 persen atau 54.479 Desa. Ini berarti bahwa Desa Tertinggal berkurang dengan 5.918 Desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 2.865 Desa, atau menjadi dua kali lipat dalam empat tahun program pembangunan desa dan masyarakat desa yang dikawal oleh Kementerian Desa, PD dan Transmigrasi, suatu kemajuan yang luar biasa.

Pembangunan yang dibiayai dengan dana desa itu dipergunakan juga untuk sarana desa seperti jalan, jembatan dan sarana umum seperti pasar dan sarana kebutuhan dasar lainnya seperti klinik dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini rupanya merangsang masyarakat desa membangun sarana tambahan seperti rumah obat atau apotik dan pelayanan modern lainnya seperti tempat penjualan LPG untuk keperluan umum yang meningkat karena penduduk makin menikmati hidup modern.

Selanjutnya dikabarkan oleh Haryono Suyono, Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT, bahwa antara 2014 sampai waktu pendataan awal Mei lalu terdapat kemajuan pada hampir semua demensi desa. Kemajuan yang cepat terjadi pada demensi pemerintahan yang secara otomatis terangsang karena harus melayani masyarakat yang makin modern berkat adanya pembangunan berbagai sarana desa yang gegap gempita.

Demensi pelayanan dasar relatif lamban karena masyarakat perlu belajar menjadi masyarakat modern, belajar hidup modern, tidak membuang kotoran sembarangan dan pola kehidupan yang sama sekali berubah tidak seperti maunya sendiri. “Ini suatu perubahan sosial yang menarik karena berubah menjadi penduduk dan keluarga Indonesia sebagai bagian dari penduduk modern dunia,” ujar Haryono.

Sumber: https://www.republika.co.id/

 

Desa dan Ekonomi Digital

Geliat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa semakin mengalami peningkatan kurun tiga tahun terakhir. Implementasi UU Desa dengan kucuran Dana Transfer Fiskal dari pemerintah Pusat dalam wujud Dana Desa (DD) telah menjadi instrumen untuk pengembangan tata kelola pemerintahan dan penguatan ekonomi perdesaan.

Menguatnya ekonomi perdesaan ditandai dengan berdirinya 12.450 Badan Usaha MIlik Desa (BUMDes) diseluruh Indonesia sampai akhir tahun 2017. Ditargetkan seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa bisa merintis dan mengembangkan BUMDes sebagai sarana pengembangan ekonomi desa. Bukan hanya BUMDes yang andil dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa, namun ketepatan alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro-Menengah turut memperkuat postur kemandirian ekonomi desa.

Gagasan Inovatif perkembangan Ekonomi Desa, didukung oleh transformasi kemajuan desa menjadi desa mandiri (Desa Maju). Desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber anggaran untuk program layanan sosial dasar, tata administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Desa yang mampu menjadikan dirinya sebagai basis potensi ekonomi ditingkat regional mampu menumbuhkan jejaring wirausahawan mikro-menengah perdesaan.

Logika kemajuan ekonomi Desa ditopang oleh tiga pilar utama, yakni:Pertama, Kapasitas pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan lokal yang berpihak pada perkembangan usaha mikro-menengah perdesaan. Pemerintahan desa idealnya sebagai regulator dan protektor dari sektor ekonomi kecil perdesaan. Juga menjadi fasilitator permodalan usaha kecil berbasis rumah tangga miskin.

Kedua, perkembangan investasi di desa. Investasi yang mendukung kegiatan ekonomi produktif dalam multibidang yang sesuai kebutuhan masyarakat dan desa. Investasi yang menopang pembaruan orientasi pembangunan desa. Baik sebagai desa wisata, desa industrial, desa kreatif. Investasi yang mampu menggerakan turbin ekonomi desa yang mendorong pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ketiga, menguatnya prakarsa dan inovasi pelaku usaha mikro-menengah perdesaan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang adaptif dengan kemajuan jaman. Pelaku usaha mikro-menengah perdesaan harus mampu berintegrasi dalam dinamika ekonomi modern seperti ekonomi digital.

Integrasi ekonomi desa dalam ruang ekonomi digital sangat terbuka lebar. Hal tersebut didasari oleh percepatan pemerataan infrastruktur teknologi informasi berbasis internet (Aplikasi) yang kini telah menyasar 72% daerah, termasuk menjangkau 68% desa diseluruh Indonesia. Tersedianya akses teknologi Informasi berbasis Internet (aplikasi) akan mendukung pemasaran produk unggulan desa melalui aktivitas e-commerce. Pelaku usaha mikro-menengah desa bisa menggunakan fasilitasi teknologi informasi untuk mengembangkan jejaring bisnis yang berskala regional-nasional bahkan internasional.

Melek Digital

Perlu dicatat pula masyarakat desa saat ini mulai melek digital. Dari 91 juta penduduk Indonesia ditahun 2017 yang menjadi pengguna Telepon Pintar berbasis apllikasi 49% adalah penduduk desa. Mereka memiliki potensi menjadi sumber daya manusia tenaga operator kegiatan e-commerce dan ekonomi digital di perdesaan. Desa juga memiliki berbagai sumber daya ekonomi yang bisa dipasarkan dalam laman ekonomi digital.

Untuk mengintegrasikan ekonomi desa dalam dnamika ekonomi digital dibutuhkan dukungan sistem-kebijakan dan permodalan dari jajaran pemerintah daerah dan pemerintah Pusat. Pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi kecakapan melek digital bagi pelaku usaha ekonomi desa melalui kegiatan pengembangan kapasitas. Serta membantu fasilitasi jejaring usaha mikro-menengah berbasis aplikasi lintas desa di satu daerah atau antar daerah. Sedangkan pemerintah pusat memfasilitasi dalam menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan hukum, hak cipta dan memproteksi produk usaha mikro-menengah perdesaan. Gagasan satu desa satu produk unggulan dengan layanan niaga digital perlu diimplementasikan secara riil dan berkelanjutan.

Integrasi usaha kecil-menengah desa dalam ruang ekonomi digital sesungguhnya telah banyak dipraktekkan oleh pelaku usaha di desa. Kampung Batik Kliwonan di Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) misalnya semenjak tahun 2012 telah memasarkan produk unggulan batik tulis ke pasar nasional dan internasional melalui laman media digital dan menggunakan transaksi e-commerce. Pengembangan produksi dan pemasaran menghasilkan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan kegiatan ekonomi konvensial seperti menjajakan produk melalui pasar, expo dan toko dikota-kota besar.

Hal yang menggembirkan jika menengok sumbangan produk ekonomi digital secara nasional terhadap PDB. Kurun tahun 2016-2017 produk (laba) ekonomi digital menyumbang 3,5-4,2% dari total PDB Nasional. Hal tersebut akan semakin meningkat jika usaha mikro-menengah desa dengan produk unggulan mampu mengintegrasikan dalam dinamika ekonomi digital.

Proyeksi produk Unggulan desa yang selaras dengan basis ekonomi kreatif yang laku dalam “ritus” ekonomi digital adalah antara lain produk kerajinan tradisional dengan spesifikasi keunikan lokal, produk sandang/tekstil home Industry yang penuh kreasi dalam motif, produk makanan olahan, produk pertanian organik, produk hortikultural, dan sebagainya. Kemasan yang bagus dan mutu yang terjamin maka akan menjadi produk yang ditunggu dalam ekonomi digital.

Untuk mendorong dinamika ekonomi digital diperdesaan dibutuhkan langkah yang strategis, yakni: Pertama, penguatan kesadaran melek digital dan aktivitas ekonomi digital dalam kawasan industri kreatif di perdesaan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dalam kegiatan pelatihan, networking, fasilitasi pasar ekonomi digital dikawasan antar desa. Kedua, sertifikasi produk unggulan desa. Produk unggulan desa perlu disertifikasi untuk kepentingan daya saing komoditi dalam niaga ekonomi digital. Sehingga tumbuh kepercayaan pasar (market trust) dan kepercayaan konsumen terhadap jaminan mutu produk unggulan desa.

Ketiga, perlunya regulasi yang bersifat imperatif sebagai pengabsah kegiatan ekonomi digital diperdesaan. Sehingga pelaku usaha mikro-menengah perdesaan yang berkompetisi di pasar ekonomi digital terlindungi hak-jaknya dan bisa mengembangkan jejaring usahanya dengan leluasa.

Pengembangan ekonomi digital di Perdesaan sangat prospektif.Hal tersebut didasari oleh fakta bahwa kebanyakan pelaku bisnis e-Commerce adalah berskala kecil-menengah (UKM). Dari ribuan UKM di Indonesia, 59% berada di perdesaan. Potensi ekonomi digital dikalangan UKM di Desa dimungkinkan akan bertumbuh seiring dengan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan mengarah pada ekonomi digital ditahun 2020.

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/desa-dan-ekonomi-digital/

 

 

 

 

Previous Rekayasa Ulang Koperasi Unit Desa
Next Perbedaan Bumdes dan Koperasi Desa

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *