Quo Vadis KUD


Quo Vadis KUD

Oleh Mathius Tadung

Lebih dari tujuh dekade UUD 45 Pasal 33 Ayat 1 telah mencanangkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Bung Hatta sebagai “Bapak Koperasi” menyebutnya sistem ekonomi koperasi. Hal ini tertuang dalam penjelasan UUD 45 Pasal 33.

Bunyinya, “Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang per orang. Bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi.

Sampai pada periode keempat perubahan UUD 45 Pasal 33 Ayat 1 sampai 3 tidak berubah. Ini menunjukkan sistem ekonomi koperasi tetap hadir dalam konstitusi. Dalam perjalanan, para pemimpin MPR mengokohkan ekonomi koperasi sebagai salah satu badan usaha di samping BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Dalam pembangunan Badan Usaha Koperasi (BUK), para pakar ekonomi menempatkannya pada posisi strategis terkait rakyat dan Pancasila. Ada yang menyatakan koperasi berbasis ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Periode sekarang menuju 2045, saat usia 100 tahun Indonesia merdeka, koperasi menjadi pilar negara.

Koperasi sarana pemersatu masyarakat bermodal kecil, menengah, atau besar. Mereka saling berbagi, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Koperasi ini menjadi perekat dalam usaha bersama dengan prinsip gotong-royong sebagai budaya kehidupan masyarakat desa.

Dalam perjalanan pengembangan koperasi khususnya KUD pasang surut. Era Orde Baru terjadi “klimaks” kemajuan KUD. Jumlahnya terus bertambah. Demikian pula peran sertanya dalam perekonomian. Pencapaian Indonesia dalam swasembada beras tidak dapat dilepaskan dari penyertaan KUD dalam pengadaan gabah/beras bagi dolog/bulog. KUD pada periode tersebut menjadi mitra dan ujung tombak pengadaan dan pembelian gabah petani.

Untuk mendorong kemajuan KUD, pemerintah terus campur tangan dalam mengatasi modal usaha, antara lain melalui Inpres pengumpulan dana sekitar 2 persen dari laba bersih perusahaan besar (BUMN, BUMD, BUMS) untuk koperasi. Di sisi lain, dengan semakin meningkatnya permodalan dan lemahnya manajemen membawa koperasi ke jurang kehancuran.

Masalah-masalah keuangan timbul karena pengurus salah mengelola dana besar. Mereka malahan terlibat korupsi. Citra buruk ini menyebabkan kehancuran KUD. Kementerian Negara KUKM sampai kini belum berhasil mengembalikan citra baik KUD.

Bahkan, kementerian KUKM lebih terdorong menggerakkan UKM, sehingga KUD seakan terabaikan seperti dalam pengadaan gabah/beras dan penyaluran saprodi. Bulog tidak lagi bermitra dengan KUD. Dia beralih ke para pengepul/tengkulak. KUD semakin tidak jelas dan terus ditinggalkan. Ini bersamaan kemunculan badan usaha desa.

Kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya memperhatikan KUD sebagai lembaga ekonomi petani desa. KUD sebagai lembaga ekonomi kerakyatan atau Pancasila. KUD sebagai pilar pemersatu NKRI hanya mungkin tercapai manakala pemerintah berkomitmen. Ada berbagai gejala yang semakin menjauhi atau meninggalkan konsep dasar perkembangan KUD. Di antaranya, tidak ada keterpaduan pemerintah untuk membangun KUD sebagai satu-satunya badan usaha rakyat di desa.

Perlu Dukungan

Kementerian-kementerian berjalan dan bergerak sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Pertanian yang bergerak dengan kelompok tani, tanpa mendorong perlunya bergabung dalam koperasi. Bulog yang di era Orde Baru menjadi mitra KUD, kini bermitra pengepul dengan modus UKM.

Kemudian sekarang ada Badan Usaha Desa (BUD) dari Kementerian Negara Daerah Tertinggal lewat dana desa. Diperlukan penguatan kelembagaan dan pembiayaan petani untuk menumbuhkan sektor pertanian dan pangan. Ini dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Jadi nanti di masyarakat desa ada BUD dan BUMP sebagai badan usaha baru. Ide BUMP tidak tanggung-tanggung.

Kemudian, gerakan dan program kerja Kemeneg KUKM lebih banyak dalam menumbuhkan UKM. KUD sebagai bagian utama petani banyak terabaikan. Era Reformasi memasuki dua dekade masalah yang melilit KUD seperti bidang kredit tidak dapat diselesaikan.

Pemerintah banyak memberi penyelesaian kredit korporasi melalui write off. KUD mengapa tidak bisa? Hal lain yang tidak dapat terselesaikan masalah restrukturasi KUD meliputi skala usaha dan manajemen. Salah satu masalah KUD selama ini pada skala usaha yang tidak layak usaha. Belum lagi usaha di bidang pertanian pangan, hortikultura, ternak, dan perikanan yang bersifat musiman.

Setiap musim panen, ada kegiatan. Setelah itu, kegiatan tidak ada lagi. Ini berarti omzet KUD juga musiman. Manajemen dan bisnis tidak berjalan karena usahanya musiman. Maka, KUD seharusnya dikawinkan dalam satu KUD di setiap desa dengan skala ekonomi yang layak mendukung manajemen profesional.

Jangan harap KUD dapat menjadi usaha g bermanfaat bagi anggota, tanpa restrukturisasi baik lembaga maupun kegiatan usaha layak ekonominya. Pada sisi lain, Kemeneg KUKM bersama Dewan Koperasi Indonesia harus dapat menggalang kerja sama dengan pihak lain seperti Kementan dan Bulog untuk menumbuhkan kembali peran KUD di bidang produksi. BUD atau BUMP mengapa tidak di integrasikan dalam KUD?

Dari catatan tadi, sesungguhnya KUD dapat dikembangkan kembali bila memang pemerintah mau. Pemerintah harus kembali menyelesaikan utang-utang KUD. Kemudian diperlukan dukungan berbagai pihak kepada Kemeneg KUKM, Kementerian KUKM dan Dekopin. Mereka secara bersama bergerak melaksanakan restrukturisasi. Ini meliputi kelembagaan, manajemen, dan kelayakan skala usaha untuk mendukung bisnis sepanjang tahun.

Banyak koperasi simpan pinjam (KSP) berkembang dengan baik karena didukung manajemen dengan struktur modal kuat. KUD juga bisa berkembang baik, andai dikelola berbasis skala ekonomi atau skala usaha, modal, dan manajemen.

KUD kembali berperan dalam berbagai usaha perdesaan, manakala kelompok tani disatukan dalam KUD. Kalau ini terwujud, maka tertutup peluang spekulan tataniaga produksi petani. Agribisnis tidak mungkin berdampak positif pada petani, tanpa penguatan lembaga ekonomi petani (KUD) sebagai posisi tawar dengan pihak lain.

Di era Orde Baru banyak Keppres dan Inpres untuk menggerakkan menteri, gubernur, dan bupati dalam mengembangkan serta meningkatkan peran KUD. Hasilnya positif. Presiden Joko Widodo juga bisa melakukan dengan mengeluarkan Keppres atau Inpres melibatkan kementerian serta lembaga lain terkait petani. Ini utamanya kementan dan bulog.

Penulis Mantan Direktur Bina Usaha/Pengolahan Perkebunan

Previous Customer Service
Next 3 Strategi Sukses Membuka Bisnis Tanpa Modal

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *